Pada masa saat ini, kebutuhan akan barang atau jasa semakin terus meningkat dan tidak diseimbangi dengan pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia dan segi sumber daya alam sehingga membuat tekanan terhadap lingkungan serta sumber kehidupan. Hal ini menimbulkan masalah dan tantangan mengenai bagaimana membangun perekonomian yang baik serta didukung dengan pengelolaan yang baik pula. Oleh karena itu. Hukum untuk mengatur kegiatan perekonomian saat ini perlu dibuat dan dilaksanakan secara tegas, tanpa pandang bulu atau membeda-bedakan.
Tapi, patut kita sadari, dalam kenyataannya, hukum di Indonesia terkadang sudah tidak murni lagi, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, Salah satu masalahnya adalah pembangunan kegiatan usaha illegal yang meraja lela serta adanya kecurangan-kecurangan dari pelaku usaha yang kadang kegiatannya dibiarkan oleh pihak berwajib, sungguh mengenaskan memang sehingga muncul keresahan kepada masyarakat, dan ini akan menjadi salah satu factor terjadinya pergolakan di Indonesia.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan karena beberapa factor, banyak factor yang mempengaruhinya, antara lain :
* Kurangnya pengawasan pemerintah
Di Indonesia, pemerintah seakan kurang tanggap akan permasalahan di negeri ini, banyak penyimpangan-penyimpangan yang luput dari pengelihatan pemerintah, ini menyebabkan kurangnya penindakan atas kasus-kasus hukum ekonomi di Indonesia.
Masyarakat juga banyak yang lupa atau bahkan membiarkan saja adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, ini sebaiknya harus dibenahi, pemerintah sebagai sosok kepala Negara harusnya memperhatikan permasalahan di negaranya secara menyeluruh, jangan biarkan hukum dipermainkan, pemerintah harus bisa lebih adil lagi, karena baik buruknya hukum di Indonesia juga sangat bergantung kepada peran pemerintah.
* Masyarakat yang kurang peduli
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemberantasan penyimpangan hukum ekonomi di Indonesia, masyarakat mempunyai andil dalam mengawasi dan juga melaporkan segala kejahatan yang telah terjadi. Ini bukanlah masalah ringan, karena banyak orang yang menganggap enteng, akhirnya banyak kasus yang terabaikan, maka dari itu, masyarakat harus lebih tegas
* Penegak hukum
Penegak hukum merupakan pihak yang paling berwajib untuk menangani kasus-kasus penyimpangan yang terjadi, akan tetapi, banyak ditemui adanya aparat penegak hukum yang membiarkan penyimpangan terjadi secara terus menerus, bahkan ada aparat yang bisa disuap, ini merupakan masalah besar bagi hukum Indonesia, jika tidak segera ditindak lanjut, Indonesia akan semakin kacau.
Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan kasus hukum ekonomi di Indonesia :
- Pemerintah
- Pemda setempat
- Aparat hukum
- Lingkungan sekitar
- Masyarakat umum
Semua pihak memiliki peran masing-masing, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah kurangnya ketegasan dari aparat hukum, bahkan ada penyimpangan yang justru dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri.
Ini sungguh sangat tragis, melihat aparat hukum yang seharusnya menangani dan memberantas kejahatan, justru malah berbuat sebaliknya. Maka dari itu pihak berwajib juga harus tetap diawasi agar penyimpangan dapat diminimalisir. Peran serta pemerintah dalam memimpin Negara juga harus dilihat, pemerintah akan menyimpang jika tidak ada pengawasan. Kesadaran masyarakat akan kebaikan juga harus ditingkatkan, ini sangat berguna untuk mengurangi penyelewengan-penyelewengan.
Memang kalau kita lihat, permasalahan di negeri ini seakan tidak ada habis-habisnya dan sangat rumit, tetapi, kita tidak boleh diam begitu saja, kita harus turut serta memerangi praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang seakan-akan tidak peduli dengan orang lain.
Banyak cara yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa lakukan dari pribadi kita sendiri contohnya adalah selalu berbuat jujur, tidak mudah dibujuk rayu atau disuap. Karena jika ingin memberantas suatu masalah, kita harus memulainya dari diri sendiri, karena jika kita tidak membenahi diri sendiri, kita bisa menjadi pelaku tersebut.
Hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memberantas KKN, di Indonesia, kkn sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi, kkn di negeri ini seakan sudah mendarah daging di dalam kehidupan bernegara, sanksi terhadap kkn-pun menurut saya kurang terlalu efektif, hukum atas kasus-kasus kkn harus lebih dipertegas, dan sanksi-sanksinya juga harus lebih berat, ini baik guna membuat pelaku kejahatan menjadi jera.
Contoh kasus kasus :
- Tindakan korupsi
- Mafia pajak
- Monopoli pasar
- Penimbunan minyak
- Penipuan
Kegiatan pemanfaatan sumber daya yang terbatas juga sangat memerlukan suatu perangkat hukum yang dapat mengatur, agar semua pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil dan agar tidak ada perselisihan antar pelaku ekonomi. Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia di berbagai aspek, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Ini karena manusia adalah makhluk social, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain.
Tindakan perselisihan perlu dihapuskan, agar tidak terjadi perselisihan, maka harus ada kesepakatan bersama diantara pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan social manusia juga perlu diatur dengan hukum.
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ekonomi dalam berbagai bidangnya, ada yang diatur dengan hukum dan ada pula yang belum diatur. Akan tetapi, hukum ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas meliputi semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonimi.
Blognye Sule 