Penegakkan Undang-undang perlindungan konsumen

Indonesia kini bisa disebut salah satu Negara dengan tingkat perekonomian yang lumayan baik. Banyak terjadi pembangunan, pembuatan suatu produk, maupun sisi pembangunan di sektor lainnya

Maka dari itu banyak sekali produk yang diperjual belikan di Indonesia. Baik itu makanan atau pakaian. Tapi kini banyak sekali pelanggaran dalah perekonomian Indonesia. Apalagi disini masyarakat Indonesia seperti korban para pelaku kecurangan-kecurangan oleh oknum yang curang.

Contoh salah satu kecurangan

Kini banyak orang tertipu oleh produk Handphone. Mungkin kita sangat membutuhkan alat komunikasi seperti handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mungkin hamper kebanyakan orang mengetahui handphone merek blackberry, bahkan blackberry penggunanya telah jutaan orang. Akan tetapi, kini banyak sekali ditemukan produk blackberry dengan bentuk luar yang sangat mirip. Bahkan ada yang sampai memakai merek dan logo yang sama. Ini justru bisa membuat masyarakat banyak yang tertipu akan keaslian produk tersebut, dan tidak sedikit orang yang tertipu membeli blackberry palsu tersebut.

Dari kejadian tersebut bisa kita ketahui bahwa di negeri ini banyak sekali produk yang palsu, baik itu handphone, pakaian, dan lain-lain.

Ini sebenarnya terjadi karena faktor kurangnya pengawasan terhadap para oknum-oknum yang berlaku curang. Mereka bahkan tidak memikirkan dampak dari ulahnya tersebut karena mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan orang lain.

Di sisi lain masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Ini juga terjadi pada produk-produk makanan. Ini sangat membahayakan karena makanan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, banyak makanan yang memakai zat-zat berbahaya seperti formalin dan juga boraks. Akan tetapi produk dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali di jumpai di sekitar kita.

Pemerintah seharusnya sigap dalam mengatasi masalah seperti ini, karena jika tidak diatasi, masyarakat (konsumen)lah yang akan menjadi korban.

Untuk itu perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain :

  • Pengawasan yang lebih ketat
  • Pengetahuan yang lebih terhadap produk yang asli
  • Razia produk seperti makanan dll
  • Jangan tertipu terhadap murahnya harga suatu produk
  • Cek produk yang ingin dibeli dengan lebih teliti

Banyak orang yang tertipu membeli produk yang harganya jauh lebih murah dari biasanya, padahal produk tersebut belum tentu keasliannya. Masayarakat harus lebih pintar dalam membeli produk yang diinginkannya, mulai dari kemasannya, isi, bentuk, warna dan kebersihannya.

Masyarakat juga sebaiknya dibantu dalam meneliti produk dengan cara iklan, spanduk dll agar tidak mudah tertipu dengan produk yang palsu, akan tetapi, pihak yang berwajib harusnya lebih siap dalam memberantas masalah ini. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan seperti razia.

Razia sangatlah diperlukan untuk mencari produk yang cacat bahkan tidak layak jual. Jangankan di tempat-tempat tradisional, bahkan di pusat perbelanjaan mewahpun masih banyak ditemukan produk yang melanggar. Seperti kadaluarsa, cacat produk dll.

Disini peran serta masyarakat, pihak berwajib dan pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi peredaran produk-produk yang menlanggar aturan. Jangan sampai konsumen justru menjadi korban, karena seharusnya konsumen mendapatkan haknya untuk mendapat produk yang baik serta pelayanan yang baik, bukan untuk dijadikan ladang uang bagi segelintir orang.

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen juga terdapat undang-undang yang melandasi adanya perlindungan konsumen. Tentu ini ditujukkan agar para konsumen di Indonesia merasa aman dan tidak tertipu.

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Amandemen/penyempurnaan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari pemetaan pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memerlukan penyempurnaan, melakukan pembahasan dengan para pakar dan praktisi hukum pidana dalam forum group discussion yang

intensif dan terakhir seminar membahas penyempurnaan naskah akademis Undang-undang dimaksud.

Kegiatan penyusunan amandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen dimulai sejak akhir tahun 2005 dan selesai pertengahan tahun 2007. Naskah Akademis Amandemen Undang-undang Perlindungan
Konsumen sudah disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui Surat Ketua BPKN No. 42/BPKN/Set/7/2007 tanggal 5 Juli 2007 perihal usulan perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk dapat dimasukkan dalam Proglenas tahun 2011.

Beberapa hal mendasar dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang diusulkan untuk disempurnakan diantaranya :

  1. Sistematika Undang-undang akan memisahkan secara jelas dan tegas antara tanggungjawab Pelaku Usaha barang dengan tanggungjawab Pelaku Usaha jasa, karena secara hukum kedua jenis tanggungjawab tersebut memiliki perbedaan yang mencolok.
  2. Jenis tanggungjawab Pelaku Usaha akan terdiri dari dua jenis, yaitu tanggungjawab kontraktual, yaitu tanggungjawab Pelaku Usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya, dan tanggung jawab produk (product liability) yaitu tanggungjawab Pelaku Usaha barang bergerak atas dasar tanggung jawab langsung (strict liability).
  3. Penyelesaian sengketa konsumen akan dipisahkan secara tegas antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, dan penyelesaian secara non litigasi dibatasi dalam nilai gugatan tertentu.
  4. Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dapat digambarkan sebagai berikut:
    1. Gugatan konsumen terhadap Pelaku Usaha harus diputuskan oleh BPSK dalam waktu 21 hari kerja;
    2. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat (final and binding);
    3. (3) Dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan BPSK, Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut;
    4. Baik Pelaku Usaha maupun Konsumen dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK, dan Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari kerja;
    5. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung harus memutuskan dalam waktu 30 hari.
    6. Apabila Pelaku Usaha maupun Konsumen tidak mengajukan keberatan, dan si Pelaku Usaha juga tidak melaksanakan putusan BPSK dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak putusan BPSK, maka BPSK wajib menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik.

e.   Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga, akan ditata kembali antara lain:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Badan ini akan lebih difungsikan sebagai badan yang mengkoordinasikan mulai dari kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan ini akan difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi, sehingga fungsi-fungsi pengawasan, penelitian, konsultasi dan lain-lain yang sekarang dimiliki oleh BPSK, akan dikembalikan kepada lembaga atau aparat pemerintah terkait.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Akan semakin diakui eksistensi LPKSM sebagai mitra dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bidang garapannya akan diarahkan pada spesialisasi, misalnya LPKSM Kelistrikan, LPKSM Kesehatan, LPKSM Perbankan, dan lain-lain.

Sumber : http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=176:amandemen-uu-perlindungan-konsumen&catid=63:artikel&Itemid=215

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s